Soal Pilkada Banten 2024 yang Dinilai Bisa Kembali Munculkan Politik Dinasti, Ini Kata Pengamat

Jakarta - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengaruh kuat politik keluarga yang dianggap mencederai prinsip demokrasi di Banten.

Mengingat, politik dinasti kembali diduga membayangi provinsi yang telah lama lekat dengan kekuasaan berbasis kekerabatan itu.

Baca juga: Tony Rosyid: Gagal Dipukul, Anies Dirangkul

Baginya Banten bukan milik satu keluarga atau kelompok tertentu. Meski Tubagus Chasan Sochib memiliki peran penting dalam pembentukan Provinsi Banten, warisan ini tidak boleh menjadi alasan untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politik keluarganya.

"Banten ini bukan milik satu keluarga bukan milik sekelompok orang walau pun Pak Haji Chasan merupakan salah satu yang mendukung pembentukan provinsi Banten saat itu, " kata Fernando dalam podcast Tribun Rakyat bertajuk 'Politik Dinasti di Pilkada Banten: Ancaman bagi Demokrasi dan Potensi Kecurangan' yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

Baca juga: Presiden Jokowi Dengarkan Masukan Sultan dan Beberapa Tokoh Birokrasi Di Kaltim

Dia menilai, keberlanjutan politik dinasti bukan hanya soal niat keluarga yang ingin mempertahankan kekuasaan, tetapi juga karena adanya pembiaran dari masyarakat dan elite politik lainnya.

Padahal, kata Fernando, dinasti politik tidak pernah memprioritaskan kepentingan rakyat. Mereka, lanjut dia, lebih mementingkan keluarganya, sehingga keadilan sosial bagi masyarakat luas bakal sulit tercapai.

Baca juga: Tony Rosyid: Membongkar Manuver Lembaga Survei

"Ini menjadi tugas kita bersama untuk melawan politik dinasti, karena mereka akan mementingkan keluarganya lebih dahulu, makanya ya jangan harap keadilan sosial bagi seluruh rakyat, " tandas Fernando.

Sementara itu, aktivis muda dari Tangerang Selatan, Achmad Fanani turut mengingatkan bahaya kembalinya dinasti politik melalui figur-figur yang memiliki hubungan erat dengan keluarga Ratu Atut.

Baca juga: Sejumlah Tokoh Bersama PAC PPP Pandeglang Datangi Kantor DPW PPP Banten

Ia menyoroti pencalonan Airin Rachmi Diany, istri Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, yang merupakan adik dari Ratu Atut.

"Majunya Airin di kancah politik Banten berpotensi membuka jalan lebar bagi dinasti politik untuk tumbuh subur lagi. Ini adalah langkah mundur bagi demokrasi yang sudah mulai membaik setelah dinasti Ratu Atut runtuh, " papar Fanani.

Baca juga: Ilham Bintang: Ayo Pak Jokowi, Bicaralah Nyatakan Sikap Tegas Lagi

Dia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin. Jangan pilih calon yang pro-dinasti politik. Menurut Fanani, Banten butuh sosok pemimpin yang objektif dan mampu membawa Banten ke arah yang lebih baik dengan perspektif demokrasi.

"Dukungan yang diberikan kepada keluarga tertentu kerap didasari oleh warisan sejarah, tetapi dampaknya justru mempersempit ruang demokrasi. Buktinya, kasus Airin dan hubungannya dengan praktik politik selama menjabat Wali Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu bukti nyata, " ucap dia.

"Bu Airin saat menjadi walikota itu bukan rahasia umum yang KPU dan Bawaslu itu ada titipan dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Jadi jangan sampai masyarakat itu yang masalah nya banyak, " jelas Fanani.

Kemudian, Founder Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey mengkritik kehadiran Airin Rachmi Diany yang erat dengan manifestasi dinasti politik di Banten. Ia menyebut sebagai ancaman serius terhadap demokrasi.

"Sebab dinasti politik memiliki hubungan erat dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang merongrong tata kelola pemerintahan dan menghambat pertumbuhan demokrasi di wilayah tersebut, " kata Kelrey.

Baca juga: Penyelesaian Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Tim Formatur Muscab PPP Pandeglang Akan Tempuh Jalur Hukum

"Dinasti politik itu seperti saudara kembar dengan KKN. Jika kita membiarkan dinasti berkembang, itu sama saja membiarkan praktik KKN tumbuh subur di banteni, " sambung dia.

Baginya, Airin adalah simbol nyata kebangkitan dinasti politik di Banten. Sehingga, kata Kelrey, bila merujuk pada yang dikatakan dinasti politik erat dengan KKN maka, semua tahu bahwa suami Airin, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, yang merupakan adik dari Ratu Atut, memiliki rekam jejak buruk dengan kasus korupsi yang membawanya ke balik jeruji besi.

"Kalau istrinya, Bu Airin, nanti jadi gubernur, apakah kita bisa yakin dia tidak korupsi? Orang yang sudah pernah merasakan nikmatnya hasil korupsi pasti sulit lepas. Apalagi Bu Airin sendiri saat menjadi wali kota, jika penegak hukum serius, mungkin ada banyak hal yang bisa diungkap, " terang dia.

Kelrey menambahkan, masyarakat Banten perlu menyadari bahwa dinasti politik tidak hanya merusak sistem demokrasi, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana aspirasi rakyat sulit tersalurkan. Dia menyebutkan, bahkan untuk mengadakan aksi protes di Banten saja sering kali menghadapi hambatan besar.

"Kita harus bangkit dari bayang-bayang dinasti politik dan KKN. Jika masyarakat tetap memilih pemimpin dari lingkaran yang sama, jangan harap Banten akan berkembang, " pungkas Kelrey.

Baca juga: Pemilu 2024 Diundur? Ini Komentar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas